Sistem hukum Indonesia ditandai dengan perkembangan besar-besaran hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi dan bisnis dengan pertumbuhan PDB yang cukup tinggi berkisar antara 4,7% hingga 7,4% selama 10 tahun terakhir. Indonesia memiliki perkembangan ekonomi yang lebih bebas yang didukung oleh hukum perusahaan modern, hukum pasar modal, sistem perbankan dan perbankan, jasa keuangan, hukum persaingan yang sehat, hukum perpajakan, dan undang-undang pada industri tertentu yang mencakup minyak dan gas, pertambangan, kelistrikan, pembangunan infrastruktur, perkapalan, penerbangan sipil, air bersih, dll. Undang-undang tersebut, sepanjang tidak melanggar ketentuan dan semangat Konstitusi Indonesia dan kepentingan nasional, dirancang agar sesuai dengan undang-undang yang diakui di negara maju. Dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsep kebebasan kontrak diadopsi dan diterima secara luas untuk melayani kepentingan bisnis para pelaku usaha.

Kegiatan pembiayaan korporasi, proyek dan terstruktur internasional cukup banyak didukung oleh peraturan yang berlaku. Namun, transaksi yang semakin kompleks diharapkan terjadi jika Perusahaan Negara, Badan Usaha Milik Negara atau Pemerintah Daerah terlibat sebagai pihak atau sebagai pemangku kepentingan langsung dalam transaksi tersebut. Di provinsi Indonesia, peraturan daerah, kondisi sosial, agama, budaya dan masalah adat semuanya harus dipertimbangkan secara seimbang. Mitra dan pengacara Mulkan Let-Let & Partners memiliki pengalaman yang luas dan dilengkapi dengan baik untuk membantu Pemerintah, investor, pemberi pinjaman, pemimpin bisnis dan profesional pendukung dalam mendeteksi masalah hukum, mencari fakta dan merekomendasikan solusi praktis dan dapat diterima untuk semua pihak dalam perusahaan, proyek dan terstruktur yang sangat kompleks. pembiayaan melalui banyak struktur yang tersedia termasuk pembiayaan perusahaan, ekuitas dan pembiayaan hutang, pembiayaan terkait proyek, restrukturisasi hutang dan pembiayaan kembali dan produk hibrida mereka.